PILKADA BEKASI: SIAPA MENANG, SIAPA KALAH

Pesta demokrasi di Kabupaten Bekasi telah usai dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2012. Tepat jam 13.00 semua TPS mulai menghitung hasil pemungutan suara. Sore hari sudah terlihat kecenderungan siapa pemenangnya, karena 70% suara sudah masuk. Pasangan no. 1 Neneng Yasin dan Rohim Mintareja tampak bakal memenangkan pilkada ini.

Tanggal 15 Maret 2012 KPUD mengukuhkan kemenangan Nero, nama keren pasangan nomor 1 ini. Nero memperoleh 442.857 suara (41,06%). Urutan kedua diperoleh pasangan nomor 2 yaitu Sa’duddin dan Jamalul Lail Yunus atau yang disebut SAJA dengan memperoleh 331.638 (30,75%). Pasangan Darip Mulyana dan Jejen Sayuti (Dahsyat) berada diurutan terakhir dengan perolehan 304.108 suara (28,19%).

Jadi siapa pemenangnya?
Sudah jelas Neneng-Rohim! Tapi tunggu dulu.... Coba kita dengar suara-suara miring tentang kemenangan ini. Banyak laporan money politics berasal dari seluruh desa di Kabupaten Bekasi. Merata! Berarti ini pelanggaran pilkada terstruktur dan masiv. Money politik selalu menghantui pilkada. Kalau benar Nero melakukan money politik berarti pasangan ini gagal menang dengan terhormat. Berarti pemenang pilkada ini adalah arogansi kapitalis membeli suara rakyat yang lugu.

Istilah uang cendol, uang cincau, nyiram, ngebom semua dikonotasikan uang untuk membeli suara rakyat. Apakah pasangan yang menang dengan cara demikian pantas disebut sebagai pemenang? Kalau ya, maka yang kalah bukan hanya pasangan lawan, tapi juga KPUD sebagai penyelenggara dan panitia pengawas daerah (panwasda) sebagai pengawas yang tak pandai melihat kecurangan di dalam terang benderangnya siang dan malam.

Yang paling menyedihkan adalah kekalahan seluruh rakyat Kabupaten Bekasi melawan kekuasaan uang yang telah mengelabui mereka dengan membeli suara mereka. Selain itu, ini adalah pertanda kekalahan atau kegagalan pendidikan politik di negeri kita setelah lebih satu dekade malaksanakan pemilu dan pilkada langsung.

KEKALAHAN KPUD

Coba kita total berapa pemilih yg menggunakan hak pilihnya pada pilkada kali ini. 1.078.603 saja dari sekitar 1.7 juta yang tertera dari daftar pemilih tetap yang dikeluarkan secara resmi oleh KPUD. Berarti hanya 63%. Artinya 37% tidak menggunakan hak pilihnya. Atau sekitar 625 ribu orang tidak memilih, dengan berbagai alasan. Ini berarti 1,5 kali jumlah orang yang memilih sang pemenang!

Berbagai alasan dari 625 ribu orang yang tak menggunakan hak pilihnya. Ada yang tidak sreg dengan ketiga pasangan calon. Ada yang sudah tidak tinggal di kabupaten Bekasi lagi. Alias sudah pindah. Ada yang tidak mendapatkan surat undangan dan kartu pemilih, meskipun sebenarnya namanya tertera di DPT.

Lho, kok bisa? Bukankan KPUD telah melakukan pemutahiran data pemilih? Seharusnya memang demikian, tapi memang kenyataannya ini tak dilakukan secara maksimal. KPUD hanya menyerahkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) ke RW dan menyerahkan Ketua RW untuk memutahirkan data pemilih di lingkungan masing-masing. Dilaksanakan atau tidak, KPUD tak melakukan verifikasi terhadap “pemutahiran data” yang dilakukan RT/RW. DPS yang kembali ke KPUD dengan pengurangan dan penambahan atau tanpa pengurangan dan penambahan sama sekali dianggap telah dimutahirkan oleh RW masing-masing.

Maka tak heran jika banyak DPT yang persis sama dengan DPS. Banyak DPT yang memuat nama-nama warga secara dobel. Karena RW dan jajarannya malas meneliti DPS, tiba-tiba memasukkan nama warganya dalam daftar pemilih tambahan, padahal warga tersebut telah tercantum dalam DPS. Yang menyedihkan banyak pengakuan RT/RW yang telah menambahkan nama warganya yang tak tercantum dalam DPS, tapi tetap tak muncul dalam DPT.

Jadi siapa yang gagal dalam pilkada ini?
Menurut saya yang gagal bukanlah pasangan yang kalah. Tapi yang gagal adalah KPUD. Dia gagal meningkatkan tingkat peran serta masyarakat dalam pilkada. Dia gagal dalam menyusun DPT yang faktual. Dia gagal menghindari banyaknya warga yang tak mendapatkan kartu pemilih. Dia gagal memenuhi hak-hak warga untuk memilih. 37% warga yang tak menggunakan hak pilihnya menunjukkan kegagalan KPUD sebagai penyelenggara hajatan besar ini.

KEGAGALAN PANWASDA

Kegagalan berikutnya adalah kegagalan Panitia Pengawas Daerah. Puluhan laporan money politics bagai kejahatan di dalam gelap yang tak pernah berhasil dideteksi oleh Panwas. Setiap laporan selalu dituntut disertakan bukti, saksi, pelaku, tempat dan saat terjadinya secara detail. Seakan Panwas tidak pernah memahami bagaimana cara kerja calo politik dalam permainan ini.

Mereka itu bagai belut licin yg berjalan di dalam lumpur becek di malam yang gelap gulita. Meskipun tak terlihat, suara gerakannya terdengar jelas. Memantul dari mulut orang-orang yang mendapatkan uangnya.

Karena tak pandai (baca: tak mau) melakukan investigasi maka dengan ringkas Panwas menyimpulkan bahwa suara gaduh itu hanya isu belaka. Lalu mengatakan dengan lantang bahwa Pilkada berjalan relatif bersih dan terkendali.

KEKALAHAN RAKYAT

Yang paling sering dan selalu kalah telak adalah rakyat jelata.
Rakyat jelata selalu gagal dalam menolak money poltitics. Yang menyedihkan bahkan mereka menganggap uang itu wajar mereka peroleh sebagai upah untuk memilih pasangan tertentu. Karena itu mereka enggan memilih pasangan yang tak memberikan apa-apa. Keadaan demikian seakan dibiarkan saja oleh pemerintah. Sehingga frustrasi menyaksikan penyakit ini, beberapa parpol membuat jargon dan spanduk yang bertuliskan, “Terima uangnya, jangan pilih orangnya!”

Seorang teman harus pulang kampung ke Sukatani saat pilkada karena KTP-nya masih KTP Sukatani. Ketika tiba di rumah orang tuanya dia bertanya kepada ayah dan ibunya, apakah sudah memilih.
Jawaban: “Sudah”
Tanya teman saya, “Memilih siapa?”
Jawab: "No. 1"
Tanya: “Lho, kenapa?”
Jawab: “Kan, sudah dikasih uang sepuluh ribu.”
Teman saya: (tak mampu berkata-kata)

Jadi siapa menang siapa kalah dalam Pilkada Kebupaten Bekasi yang baru lalu?
Yang menang adalah uang, dan yang kalah adalah rakyat!

Cikarang Baru, 17 Maret 2012
Ditulis karena keprihatinan yang mendalam atas pilkada di Kabupaten Bekasi yang diindikasikan banyak beredar uang untuk membeli suara rakyat. Juga pada pilkada di seluruh Indonesia.

Demokrasi dan Demonstrasi

Demokrasi. Makhluk apa sih ini? Sejak 1998 makhluk ini seperti merajalela di negri kita. Dan rakyatnya menyambutnya gegap gempita. Seakan dia adalah makhluk sempurna yang akan menyelamatkan negeri ini. Kedatangannya sangat dielu-elukan, bagai satria piningit. Hidup terimpit demokrasi semu selama 53 tahun, seakan kini bagai menemukan anak yang telah lama hilang.

Tapi benarkah kita siap berdemokrasi?

Bukan hanya siap berdemonstrasi?

Kita paham bahwa demokrasi menghargai setiap suara bernilai sama. Suara professor sama dengan suara si bodoh. Suara ulama sama nilainya dengan suara liberalis dan atheis. Suara seorang ayah sama saja nilainya dengan suara anak remajanya. Suara seorang ibu, dianggap sama nilainya dengan suara seorang remaja durhaka. Suara si jujur sama saja derajatnya dengan suara koruptor. Suara penegak hukum sama dengan suara mafia hukum. One man one vote. Lalu kelompok yang terbanyak suaranya dialah yang menang. Yang kurang suaranya dialah pecundang.

Lalu Pilkada dimana-mana sepanjang tahun tak kenal henti. Selesai di sini berlanjut di sana. Di sana usai, diselenggarakan lagi di sono. Di sono beres, kembali lagi ke sebelah sanaan lagi. Terus-terus-terus. Lalu akhirnya kembali diselenggarakan lagi di sini. Dana APBN yang segitu-gitunya digerogoti untuk penyelenggaraan berbagai pesta ini. Belum lagi dana dari kantong kandidat yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja para kandidat menjadi seorang kaya raya yang baik hati kepada calon rakyatnya.

Maka ..... pengalaman berpesta demokrasi, ternyata tak menjadikan kita paham dengan makhluk satu ini. Yang banyak itulah yang menang. Yang kurang banyak itu bagaimanapun harus mengaku sebagai yang kalah. Untuk menyelengraan ini ada wasit KPU dan KPUD, ada pengawas Bawaslu, dan Bawasda.

demo setelah pilkada Depok 

Tapi, setiap usai pesta demokrasi. Sering terjadi demonstrasi. Seakan demonstrasi adalah saudara kembarnya si demokrasi. Anehnya selalu kelompok yang kalah mengaku dicurangi, sehingga harus berdemonstrasi. Keberadaan Bawasda dan KPUD bagai bukan siapa-siapa. Jika demikian, benarkah kita telah mengenal demokrasi? Atau demokrasi bisa didefinisikan dengan demonstrasi? Atau jangan-jangan kita salah memilih anak emas yang bernama demokrasi itu?

Menyaksikan sepakbola piala Asia di Qatar melalui layar kaca, ada pertandingan yang indah dan menarik. Ada pertandingan keras dan kasar. Tapi ada persamaan di antara keduanya. Apapun pertandingan yang dipertontonkan, pemain dan penonton tetap patuh kepada keputusan wasit. Kemengan mutlak ditentukan oleh wasit.

Usai pertandingan semua damai pulang ke rumah masing-masing. Kalau ada yang tak puas, cukup dipendam dalam hati. Boleh dilontarkan tapi tak perlu didemonstrasikan untuk minta pertandingan ulang, apalagi harus diputuskan oleh pengadilan.

Kalau pilkada bisa seperti ini. Tentu indah nian demokrasi. Usai memilih di kotak suara, selesailah kewajiban rakyat. Bola ada di tangan panitia pemilih, saksi-saksi, KPUD dan seterusnya. Rakyat tinggal menunggu hasilnya. Apapun!

Oh, indah nian demokrasi.

Tapi itu sayangnya tak ada di negeri ini.

Cikarang Baru, 25 Januari 2011